Pilihan Sulit : Pembubaran Ahmadiyah atau SKB ?

Di berbagai daerah pertentangan dan arkisme antar kelompok khususnya terhadap penganut Ahmadiyah akan terus terjadi. Tampaknya Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan berbagai macam tingkat pendidikan akan menyimpan konflik tersebut sepanjang masa bila tidak ditangani dengan baik. Bila dicermati dengan kepala dingin, otak cerdas dan bijaksana maka sebenarnya konflik itu adalah anugerah dari Tuhan untuk menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak.

Dampak terbesar yang dapat terjadi bila konflik ini berkepanjangan adalah persatuan umat yang dapat merembet pada gangguan stabilitas NKRI. Hal itu terjadi karena konflik tersebit saat ini semua pihak saling mencurigai, saling membenci dan berkonfrontasi dengan pihak lainnya dengan diikuto anarkisme dan kekerasan. Peristiwa ini seyogjanya tidak diremehkan dan tidak dipelihara lebih lama sebelum merembet pada hal yang lebih besar dan lebih sulit diatasi.

Sampai saat ini sebenarnya pemerintah sudah mengelola konflik itu dengan baik dengan menerbitkan SKB 3 Menteri. Namun mengapa hal itu tidak mampu menahan gejolak pertentangan di masyarakat. Beda pendapat tentang adanya SKB 3 Menteri terus menggema seiiring bergejolaknya antusiasme penentangan dan dukungan terhadap ajaran Ahmadiyah. Bagi kelompok yang seteuju menganggap tidak ada masalah dalam substansi isi Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah sehingga tidak harus diperbarui. SKB tersebut seharusnya tidak bermasalah, tapi bagaimana setiap daerah ini lebih melihat persoalan dengan lebih cepat dan mengambil tindakan. Seharusnya setiap pimpinan daerah segera merumuskan dan mengambil tindakan jika ada gejala yang kurang baik. Pertikaian yang terjadi melibatkan penganut Ahmadiyah seperti yang terjadi di beberapa daerah terjadi karena penanganan yang tidak cepat. Pertikaian yang belakangan marak pun karena sudah telanjur jadi kerusuhan. Tapi jika sebelum itu ada peringatan dan deteksi dini, mungkin risikonya akan lebih kecil. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan aparat keamanan juga memiliki peran mencegah terjadinya pertikaian antarumat beragama. 

Sedangkan pihak lain mengatakan SKB harus dikaji ulang. Pemerintah harus berani melakukan kajian ulang kembali persoalan ini secara mendasar termasuk SKB ini, Persoalan tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah tidak pernah selesai dan menjadi masalah laten meskipun SKB telah diterbitkan. SKB sepertinya merupakan jalan keluar di satu sisi membubarkan, sisi lain mempertahankan. Tapi karena persoalan ini kemudian jadi laten, jadi harus dikaji kembali. Meski sudah pernah dilakukan tetapi seharusnya pemerintah, Ahmadiyah, dan perwakilan Islam non-Ahmadiyah harus duduk lagi bersama kembali merundingkan jalan keluar dari permasalahan Ahmadiyah dan dibuka dialog bagi teman-teman Ahmadiyah supaya mereka mengerti ada keberatan-keberatan seperti ini. 

Sebaliknya kelompok lain menilai bahwa kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan bentuk diskriminasi berlapis. SKB harus ditarik kemudian diganti dengan undang-undang karena dinilai diskriminatif dan cacat formal. Kekerasan sistematis terhadap Ahmadiyah salah satunya dipicu oleh akomodasi politik berlebihan oleh pemerintah terhadap kelompok Islam garis keras dan juga terhadap MUI.

Melihat berbagai kontroversi itu memang tampaknya sulit disatukan. Selama ini terdapat 3 komponen bangsa yang terus berkutat dalam kontroversi ini di antaranya adalah kaum Islam yang tidak ingin terpapar ajaran menyimpang, kaum pluralis dan pemeluk Ajaran Ahmadiyah. 

Sebenarnya bila dipikirkan dengan otak yang bijak tidak ada yang salah dengan pemahaman dan keyakinan semua pihak tersebut. Satu pihak penganut pluralisme mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengatakan dan melarang kaum minoritas bahwa satu aliran ahmadiyah dipinggirkan di era demokrasi ini. Tetapi sebagian pemeluk agama Islam mengatakan bahwa aliran tersebut menyalahi ajaran Islam, sesat dan dilarang. 

Sedangkan di pihak Ahmadiyah sendiri tetap meyakini bahwa tidak ada yang salah dalam agamanya.
Ketiga kelompok tersebut wajar saja untuk mempertahankan pendapat dan keyakinannya. Mungkin saja masing-masing tidak ada yang salah dalam meyakini pendapatnya berdasarkan keimanan, pemahaman dan kepercayaan yang dianut. Tetapi masing-masing pihak harus menghormati keyakinan dan pendapatnya seperti dia harus ingin dihormati keyakinannya. Tetapi akan menjadi dalam posisi yang sulit bila masing-masing pendapat tersebut sulit disatukan dan akan menjadi pertentangan terus. 

Pertentangan ini juga terjadi di berbagai negara Islam lain di dunia. Bahkan negara tetangga seperti Malysia, Brunei dan berberapa negara lain juga telah melarang Ahmadiyah hidup berdampingan dengan agama Islam dinegaranya.

Ahmadiyah

Ahmadiyyah adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Menurut pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, misi Ahmadiyah adalah untuk menghidupkan kembali Islam dan menegakkan Syariah Islam. Tujuan didirikan Jemaat Ahmadiyah menurut pendirinya tersebut adalah untuk meremajakan moral Islam dan nilai-nilai kerohanian. Ahmadiyah bukanlah sebuah agama baru namun merupakan bagian dari Islam. Para pengikut Ahmadiyah mengamalkan Rukun Iman yang enam dan Rukun Islam yang lima. Gerakan Ahmadiyah mendorong dialog antar agama dan senantiasa membela Islam serta berusaha untuk memperbaiki kesalah-pahaman mengenai Islam di dunia Barat. Gerakan ini menganjurkan perdamaian, toleransi, kasih dan saling pengertian diantara para pengikut agama yang berbeda; dan sebenar-benarnya percaya dan bertindak berdasarkan ajaran al Quran : “Tidak ada paksaan dalam agama” (2:257) serta menolak kekerasan dan teror dalam bentuk apapun untuk alasan apapun. 

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah menerjemahkan al Quran ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia dan sedang merampungkan penerjemahan al Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan al Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa. 

Keputusan Pemerintah

Pemerintah harus berani memutuskan sesuatu dari dua pilihan berat dengan konsekuensi yang tidak ringan dalam mengelola pertentangan tiga komponen bangsa itu. Pilihan yang ada hanya dua opsi, yaitu meneruskan SKB dengan penerapan yang ketat dan terkoordinasi atau pembubaran Ahmadiyah. 

Opsi lain yang diusulkan kaum pluralisme dan pemeluk Ahmadiyah untuk mensahkan dan melegalkan agama Ahmadiyah hidup berdampingan dengan agama Islama lainnya tampaknya pilihan yang sulit dilakukan bila itu dipaksakan dalam kondisi mayarakat dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tidak tinggi seperti sekarang. Pilihan tersebut akan membuat benturan lebih keras akan terjadi. 

Bila diputuskan dengan meneruskan SKB tersebut maka konsekuensinya pergolakan akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Karena, semua pihak akan dengan egois terus mempertahankan pendapat dan keyakinanannya. Pihak Ahmadiyahpun akan tetap sulit mentaati SKB tersebut karena merasa punya hak untuk hidup di alam demokrasi ini. Pihak penentangpun juga sulit diubah keyakinannya bahwa agama Islam adalah Quran dan Nabi Muhamad SAW. Mereka pasti akan kawatir anak cucunya akan terpapar oleh ajaran yang mereka yakini sebagai “ajaran sesat”. Sedangkan kaum pluralispun juga akan terus berjuang tanpa lelah untuk membantu kaum minoritas untuk hidup di negara demokratis terbesar di Asia ini.

Bila pilihan meneruksan SKB tersebut maka Pemerintah harus terus meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat dan harus megingatkan terus kepada Ahmadiyah untuk mentaati SKB tersebut. Bila hal ini dilakukan maka pihak pendukung pluralismepun harus maklum bahwa SKB adalah pilihan terbaik demi persatuan umat. Pihak penganut pluralisme harus menyadari bahwa fakta di berbagai daerah di Indonesia dengan pendidikan dan pengetahuan yang belum tinggi akan sulit dipaksakan untuk memahami pluralisme. Faktanya memang bentrokan sering terjadi di daerah dengan kantong-kantong masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif tidak tinggi.

Bila diputuskan untuk mengevaluasi SKB selanjutnya keputusannya adalah pembubaran Ahmadiyah. Karena, tidak mungkin pemerintah akan membolehkan keyakinan itu bebas untuk menjadi agama Islam bersanding dengan “agama Islam sebenarnya” yang telah mengakar di bumi ini. Keputusan inipun harus dilakukan dengan melakukan tahapan dialog ulang dengan berbagai pihak untuk mempersempit perbedaan. Bila hal ini dilakukan pemerintah harus menyiapkan alasan dan logika pemikiran yang melatar belakangi keputusan tersebut. 

Tampaknya alasan yang tepat bagi pemerintah untuk memutuskan hal berat tersebut adalah demi persatuan dan kesatuan umat, karena selama ini toleransi yan diberikan kepada ahmadiyah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Ahmadiyah dan tidak dapat diterima oleh masyarakat Islam pada umumnya. Bila opsi terakhir ini dilakukan maka semua pihak harus paham bahwa pertimbangan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa yang diutamakan. Bagi penganut paham pluralismepun harus menyadari karena di negara maju penganut pluralismepun melakukan standar ganda dengan membatasi aktiftas minoritas agama Islam ketika menimbulkan gesekan dengan agama mayoritas di negara itu.

Apapun keputusan pemerintah tidak akan pernah dapat diterima satu kelompok tertentu. Pihak yang tidak dapat diterima tersebut harus menyadari bahwa itu adalah pilihan berat yang harus diterima karena demi persatuan dan kesatuan umat. Pihak manapun yang tidak dapat menerima harus menyadari bahwa kebebasan hak asasi itu ditegakkan tidak harus mengorbankan hak orang lain yang juga ingin hidup aman. Dasar pertimbangan dan prinsip dasar pemerintah yang utama adalah terus melindungi kaum minoritas tetapi tidak dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan umat yang lebih besar. 

Setiap komponen bangsa yang bertikai harus mendinginkan otak dalam perbedaan pendapat yang sulit disatukan itu. Tiap pihak yang berseteru baik pemeluk agama Islam, kaum pluralis dan kaum Ahmadiyah yang meyakini kepercayaannya juga harus mengerti bahwa ada pemahaman lain yang juga harus dihormati. Tiap pihak harus bijaksana tidak keras kepala bahwa keyakinannyalah yang paling benar. Kebenaran itu bukan milik manusia tetapi milik sang Pencipta. Bila hal itu tetap sulit disatukan maka tiap komponen bangsa yang berseteru harus rela menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada pemerintah demi kepentingan yang lebih besar. 

Sebenarnya pertentangan ini adalah sebuah berkah dari sang Pencipta untuk bisa hidup lebih baik dalam berkomunikasi dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Setiap pertentangan besar adalah merupakan cobaan dari Tuhan untuk mengingatkan manusia bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Sebaiknya semua pihak merenungi bahwa sang Pencipta sedang mengingatkan mahluknya dari jalan yang salah dan memberikan berkah menuu jalan yang benar.

Bagi kaum pluralis hal ini adalah sebuah berkah, karena fenomena ini merupakan kampanye besar bagi masyarakat bahwa membela minoritas itu adalah kewajiban tiap manusia di alam demokrasi. Kaum pluralis nantinya bisa terus berjuang membela kaum minoritas. Hal ini dapat menjadikan pelajaran bahwa untuk berjuang tidak harus memaksakan kehendaknya dengan mengorbankan kepentingan bangsa. Di negara biangnya demokrasi dan pluralis seperti Inggris dan Amerikapun akan melakukan standard ganda bila kepentingan nasionalnya terancam. 

Kaum Islam penentang agama Ahmadiyahpun fenomena ini adalah berkah yang tidak terkira. Bila merasa ajaran lain dapat menganggu aqidah anak dan cucunya justru ini adalah pelajaran untuk terus meningkatkan keimanannya. Dengan adanya perbedaan itu justru menunjukkan bahwa memang ada “keyakinan yang salah” dan ada “keyakinan yang benar” yang harus berdampingan. Justru dengan adanya perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang dapat memacu keimanan seseorang bahwa agamanya adalah paling benar. 

Bagi pihak penganut Ahmadiyah hal ini juga merupakan ujian yang dapat meningkatkan keimanan untuk terus beribadah dengan memahami keadaan yang terjadi. Atau bahkan sebaliknya pengalaman buruk ini adalah sebagai ujian dan peringatan Tuhan bahwa apakah selama ini langkah yang dilakukan telah benar.

Keadaan ini harus dimaklumi semua pihak karena ternyata dalam upaya penegakan demokratisasi yang total dan pluralisasi yang keras sangat sulit dterapkan dalam struktur masyarakat Indonesia dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman berbeda. Sang Pencipta masih sayang kepada mahluknya. Bila pertentangan besar itu ada adalah sebuah cobaan yang harus direnungi bersama. Bila peringatan Tuhan ini dipahami maka dunia ini akan terus hidup damai.

Dr Widodo Judarwanto 

Sumber: korandemokrasiindonesia.wordpress.com

 

Akankah Ibunda Alanda Kariza Jadi Tumbal "Skandal Century"?

Foto Keluarga Alanda Kariza (alandakariza.com)

Pagi ini nama Alanda Kariza menjadi trending topic di twitter. Cewek 19 tahun yang masih kuliah di Binus ini mendapat simpati publik berkat tulisan di blog pribadinya. Siapa sebenarnya Alanda? Sebenarnya saya tak terlalu mengenal cewek ini. Sekali-kalinya dulu pernah lihat di Kick Andy, dia jadi tamu sebagai pemrakarsa Indonesian Youth Conference.

Dalam blognya, Alanda menceritakan kisah ibunya yang tengah mencari keadilan dalam kasus Bank Century.
Mungkin publik tak pernah tahu kasus ini jika Alanda tak membukanya sendiri melalui tulisan di blognya.

Karena ibu Alanda bukanlah seorang Robert Tantular, sang pemilik Century yang sudah divonis 8 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat. Ibu Alanda hanyalah seorang kepala divisi di Bank Century, yang menurut Alanda kewenangannya terbatas. Bahkan dalam kasus Bank Century, kewenangan sang ibu disalahgunakan oleh ‘atasannya’.

Yang membuat Alanda heran adalah tuntutan hukuman bagi sang ibu yang mencapai 10 tahun penjara dan denda 10 Milyar rupiah. Sebuah tuntutan yang aneh, karena lebih besar dari pelaku-pelaku utama skandal Century seperti Robert Tantular atau Hermanus Hasan Muslim yang divonis 6 tahun penjara.

Curhat Alanda ini setidaknya membuka mata publik, ada kasus lain seputar Century di tengah politisasi hukum kasus ini yang belum kunjung usai. Saya tak tahu apakah dengan curhatnya Alanda dan simpati dari publik dunia maya, ibu Alanda akan beroleh keadilan. Namun jika ada ketidakadilan, setidaknya ini menunjukkan betapa ruwetnya hukum di negeri ini.

Akankah seorang ibu Alanda, yang notabene hanyalah ‘orang kecil’ di Century bakal dikorbankan untuk ‘menutupi’ aib orang penting lainnya ? Hanya hakim dengan palunya nanti yang akan bicara. Rencananya kamis esok sidang kasus yang melibatkan ibu Alanda akan digelar di PN Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan pledoi dari ibu Alanda.

Semangat terus Alanda, Tuhan tidak akan diam. Semoga keadilanlah yang menang.

Syaifuddin Sayuti

Sumber: kompasiana.com




Kenapa Tuntutan Ibunda Alanda Lebih Besar?
Kejaksaan Agung membantah tuntutan yang diberikan kepada terdakwa kasus Bank Century, Arga Tirta Kirana, tidak adil.

Kapuspen Kejaksaan Agung, Nur Rochmat, menjelaskan tuntutan 10 tahun untuk Arga sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Besar tuntutan sudah sesuai pasal yang disangkakan.

"Ancaman hukuman yaitu terhadap Arga adalah minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan, terdakwa lainnya seperti Hasan Muslim, itu maksimalnya adalah 10 tahun, karenanya kita tidak bisa menuntut lebih dari 10 tahun," ujar Nur kepada INILAH.COM, Rabu (9/2/2011).

Sebagaimana diberitakan, tuntutan terdakwa kasus Bank Century, Arga Tirta Kencana, kini menjadi perhatian. Hal ini berkat tulisan anak Arga, Alanda Kariza, Selasa (8/2/2011).

Di blog pribadinya alandakariza.com, Alanda mempertanyakan mengapa ibunya bisa dituntut 10 tahun penjara. Padahal, ibunya menjabat Kepala Divisi Corporate Legal di Bank Century.

Alanda membandingkan dengan tuntutan pemilik Bank Century, Robert Tantular, yang hanya dituntut 8 tahun. Sedangkan, Hermanus Hasan Muslim dituntut 6 tahun penjara.

"Robert Tantular dituntut hukuman penjara selama 8 tahun dan Hermanus Hasan Muslim dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dari PN Jakarta Pusat. Lalu, mengapa Ibu 10 tahun?" begitu tulis Alanda.

Sumber: inilah.com

Manisnya Bisnis Buah Simalakama

Saya terkesima menyimak ucapan Yenni Wahid ketika diwawancarai Metro TV siang pada tanggal 7 Februari 2010, ketika menanggapi penyerangan Ahmadiyah. Meski ini hanya penggalan kalimat, namun cukup membekas dalam ingatan dan selalu terngiang-ngiang. Kira-kira begini tanggapannya : “Yang juga harus diusut adalah siapa kira-kira pihak yang berada di belakang Ahmadiyah”.

Jika dihubungkan dengan acara Jakarta Lawyers Club malam ini 8 Feb 2010di TV One, Ketua MUI Amidhan mengungkapkan kecurigaannya terhadap campur tangan negara adidaya dalam “melanggengkan” Ahmadiyah di Indonesia. Jika dilihat, meskipun kecil, Ahmadiyah memang kuat secara organisasi dan kasat mata : secara pendanaan.

Apalagi, Ahmadiyah terkesan dibela ormas atau LSM yang itu-itu saja. Bahasa pembelaan pun standar : atas nama kemanusiaan bla bla bla tanpa mau peduli melihat akar persoalan yang sebenarnya,dan kalaupun kepepet pilih saja jawaban normatif yang sudah dipersiapkan sebelumnya ( jadi cendrung lepas tangan / tidak bertanggung jawab ).

Jika memang nanti terbukti ada negara adikuasa terlibat, kita yakin, sulit bagi Indonesia untuk bersikap. Mengapa ? Karena keberadaan Ahmadiyah seperti buah simalakama yang dibisniskan. Penjual adalah negara adidaya, mereka untung jika Indonesia yang kaya dengan sumber alam ini selalu mengalami instabilitas. Bagaimana nasib pembeli ? Jika dimakan, bapak mati, tak dimakan ibu mati. Tepatnya : Jika dimakan, rakyat jadi korban, tak dimakan, rakyat jadi korban.
Jadi bagaimana solusinya ? Silakan baca link di bawah, mudah-mudahan bermanfaat.

Note : Saya tidak mengharapkan komentar, tanggapan atas tulisan ini harap dibuat dengan tulisan juga.

Daftar Pustaka :
Kekuatan asing di Belakang Ahmadiyah
MUI, NU dan Muhammadiyah Sepakat : AHMADIYAH SESAT
Awas ! Antek Asing Ganggu Stabilitas Nasional

Ibarat Gambit Raja ( pengorbanan bidak sisi Raja ), yang membuat kondisi permainan kedua kubu tidak stabil

 

Efri Yaldi

 

Sumber: kompasiana.com

 

Israel Khawatir Bila Hosni Mubarak Lengser

Demo menuntut Hosni Mubrak turun (Washington Post)

Tak pelak lagi negara yang paling khawatir bila Presiden Hosni Mubarak jatuh dari kekuasaannya adalah Negara Zionist Israel, karena dapat mengancam keamanan negara itu.

Secara geografis, lebih 70% wilayah perbatasan Israel ‘dikepung’ oleh Mesir (Egypt), Yordania (Jordan), Libanon (Lebanon), Syria, dan Palestina. Sedangkan Arab Saudi berbatasan  dengan Semenanjung Sinai, Israel Selatan. Meskipun  dikelilingi oleh negara-negara Arab, Israel sukses memenangi perang melawan negara-negara Arab pada tahun 1947 dan perang enam hari 1967.

Israel mengamati dengan khawatir perkembangan protes anti pemerintah Mesir. Minggu pagi diberitakan terjadi ledakan di pipa gas di Mesir yang menyalurkan gas ke Israel, padahal 40 persen kebutuhan gas Israel dipasok oleh Mesir dengan harga murah, di bawah harga internasional.


Perdamaian Semu

Perdana Menteri Israel menyatakan kekhawairannay terhadap sejumlah gerakan Islam di sejumlah negara seperti di Iran. Israel menghadapi Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza dan kemungkinan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Terkait krisis di Mesir, sejauh ini Ikhwanul Muslimin belum memainkan peran penting dalam kebangkitan di Mesir. Namun Israel takut jika Hosni Mubarak mundur dan dilakukan Pemilu baru, partai ini akan berhasil memenangkan pemilu.

Selama tiga dekade, Presiden Mubarak adalah sahabat terdekat Israel. Mesir merupakan negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1979. Presiden AS Jimmy Carter mempertemukan pemimpin Mesir Anwar Sadan dan pemimpin Israel Menachem Begin untuk menandatangani kesepakatan yang disebut Perjanjian Camp David.

Traktat ini tetap bertahan. Namun terkadang disebut sebagai “perdamaian semu” karena tidak begitu disenangi oleh rakyat Mesir. Tahun 1981 Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh kaum fundamentalis Islam yang menentang traktat itu.


Efek Domino dari Tunisia

Mantan Presiden Tunisia Ben Ali, efek domino

Diakui atau tidak, sesungguhnya pergolakan di Mesir ada pengaruhnya dari tergulingnya Presiden Tunisia, Ben Ali yang saat ini melarikan diri dan hidup nyaman di Arab Saudi. Ada kekhawatiran perubahan rezim di Mesir bisa membuat seluruh wilayah di negara-negara Arab menjadi tidak stabil atau bergolak seperti di Tunisia dan Mesir. Dan ini sudah terjadi.

Negara-negara Arab lain bisa mengalami nasib yang sama. Yordania adalah salah satu lokasi kebangkitan rakyat berikutnya.. Rakyat negara itu sudah mulai berdemonstrasi menentang kekuasaan Raja Abdullah. Yordania selam ini memiliki hubungan yang relatif baik dengan Israel. Kedua negara menandatangani traktat perdamaian tahun 1994.

Menurut harian The Washington Post, Israel takut jika reformasi terjadi di Mesir dapat merubah semua struktur kerjasama kedua negara. Jika Ikhwanul Muslimin bangkit dan mengambil alih pemerintahan, hal ini akan memberikan semangat kepada Hamas di Jalur Gaza untuk mengambil alih daerah tersebut. Situasi di Timur Tengah akan berubah drastis, yang ditakutkan terutama, adalah akan digunakan Al-Qaida untuk menyebar teror dan menggalang kekuatan.

Hubungan dengan Turki sudah lebih dulu panas akibat penyerangan Israel ke kapal pemberi bantuan Navi Marmara yang menewaskan beberapa warga Turki tahun lalu. Jika Mesir bermusuhan dengan Israel, maka hubungan Israel dengan Turki akan semakin memburuk.

Beberapa negara Arab yang rakyatnya sudah mulai melakukan demo-demo menuntut perubahan, disamping Tunisia dan Mesir anatara lain Yordania, Suriah, Aljazair, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dll.
 

Kekhawatiran Israel Jika Mubarak Mundur

Presiden Mesir Hosni Muabarak masih coba bertahan

Israel khawatir jika ada perubahan rezim di Mesir, perbatasan dengan Gaza akan tidak aman, karena gerakan Hamas yang ada di Jalur Gaza, sangat anti dan memusuhi Israel. Itulah sebabnya Israel sudah beberapa tahun terakhir ini memblokade rakyat Palestina yang tinggal di Jalur Gaza. Kita masih ingat bagaimana kapal-kapal relawan dari berbagai negara termasuk relawan MerC dari Indonsia diusir oleh Isarael beberapa bulan yang lalu.

Bila Mubarak turun, opsi terbaik yang diinginkan Israel adalah Omar Suleiman, mantan kepala dinas intelijen Mesir yang menjabat sebagai Wakil Presiden Mesir. Tapi Sulaiman tidak disukai rakyat Mesir, karena dia adalah “kaki-tangan” Mubarak.

Presiden Mubarak merupakan orang yang diperlukan Barat di Timur Tengah selama 30 tahun. Itulah sebabnya mengapa Mesir terus menerima bantuan besar dari Amerika serta dukungan politik dari Inggris dan negara-negara Eropa, meskipun catatan HAM Mesir sangat buruk, pemilihan umum yang curang, penindasan terhadap semua organisasi politik oposisi dan korupsi yang merajalela.


Beberapa Fakta tentang Mubarak

Berdasar ulasan muslimdaily.net/bbc-rep, beberapa fakta tentang Mubarak adalah sbb:
* Mubarak, 82 tahun, mengambil alih pemerintahan setelah seorang fundamentalist Islam menembak mati pendahulunya, Anwar Sadat, pada parade militer di tahun 1981. Mantan kmandan Angkatan Udara Mesir ini justru “lebih tahan lama” memerintah daripada yang dibayangkan pada saat itu.
* Ia belakangan giat melakukan reformasi ekonomi  dipimpin oleh kabinet di bawah Perdana Menteri Ahmed Nazif. Tapi dia menutup rapat pintu oposisi politik.
* Dia telah menolak perubahan politik yang signifikan bahkan di bawah tekanan  Amerika Serikat, yang telah menuangkan miliaran dolar bantuan militer dan lainnya ke Mesir karena menjadi negara Arab pertama yang bersedia berdamai dengan Israel, menandatangani perjanjian pada tahun 1979.
* Mubarak memenangkan pemilihan pertama multi-capres tahun 2005 meskipun hasilnya sudah bisa ditebak.  Kelompok hak asasi manusia dan pengamat mengatakan pemilihan itu penuh penyimpangan.
Setelah 30 tahun berkuasa sejak 1981, Hosni Mubarak yang masa Pemerintahnnnya yang ke-enam pada bulan September 2011 yang akan datang, sebelum demo besar-besarana oleh rakyat Mesir yang dilancarkan sejak 25 januari lalu, sesungguhnya telah menyipakan putranya, Gamal, untuk menggantiaknnya sebagai Presdien berikutnya. Dan hali ini pasti diudkung oleh Israel dan Amerika Serikat.

Namun dengan adanya demo besar-besarana yang terjadi di selruh kota di Mesir, yang puncaknya terjadi pada Jumat lalu, membuat Mubarak berfikir keras, bagaimana agar Presiden penggantinya tetap mempertahankan Prejanjian Perdamian dengan Israel, dan tetap bersahabat dengan Israel.

Hal lain yang menjadi perhatian Hosni Mubarak dan keluarganya adalah agar mereka ridak diadili apalagi dhukum mati oleh Pengadilan Rakyat, dan bagiman agar harta kekayananya yang dilaporkan oleh media mencapai lebih 600 trilun, baik berupa uang maupun property di berbgai negara Eropa dan Amerika itu tetap aman.

Sesuatu yang sangat ditakuti Israel adalah bila dalam Pemilu yang akan datang, yang terpilih menjadi Presiden adalah dari kalangna Ikhwanul Muslim, yang dikenal sebgai sangta anti Israel, dan tidak menerima Perjanjian Damai Camp David, sehingga musuh Israel akn bertambha banyak. Bila ini terjadi, maka Negara Mesir bagi Israel bagaikan Negara Iran yang terkenal sangat memusuhi Israel, sudah “pindah” ke Mesir, Negara yang berbatasan langsung dengan mereka.

Ketakutan Israel ini identik dengan ketakutan Amerika dan Inggris, karena dapat menganggu kesatbilan negar-negara Arab pada umumnya, yang pada gilrannnya akan menganggu ekonomi mereka, bahkan ekonomi global, karena sengaian besar produk minyak dunia berasal dari negara-negara Arab, terutama Arab Saudi.

Itulah sebabnya Israel mati-matian mempertahnakan Hosni Mubarak tetap sebgai Presiden Mesir, minimal smpai belan September yang akan datang, sambil mereka mencari jalan terbaik yang menguntungkan mereka, agar Presiden Mesir yang akan datang, tidak memusuhi Israel apalagi membatalkan Perjanjian Camp David.
Sampai dengan Selasa malam, 7 Februari, Hosni Mubarak masih bisa bertahan, dan demonstran tampaknya sudah mengendurkan tekananan mereka terhadap Hosni Mubarak. Tidak jelas penyebabnya, apakah mereka sudah menyerah atau sedang mengumpulkan “amunisi” dan tenaga lebih besar untuk melakukan demo yang jauh lebih besar pada hari Jumat 11 Februari yang akan datang, dimana Jumat merupakan Hari Libur Nasional bagi seluruh negara-negara Arab.

Bakaruddin Is

Sumber: kompasiana.com

Skenario Penyelamatan The Godfather

Sebuah drama kembali dipertontonkan  Gayus Sang Mafia Pajak dengan  mengubah keterangannya dipengadilan mengenai skandal mafia pajak 3 perusahaan tambang  pasca vonis dan menyerang satgas mafia hukum sebagai biang keladi dalam mengarahkan keterangan gayus.

Publik diberi dua pilihan antara mempercayai gayus atau mempercayai Satgas Mafia Hukum, dan secara obyektif sangat sulit untuk mempercayai gayus mengingat sepak terjangnya memperdayai hampir semua lembaga hukum mulai dari Polisi,Jaksa,Hakim dan Imigrasi. Apalagi faktanya baik didalam proses pengadilan maupun bukti rekaman dialog antara gayus dengan pak Ito menunjukkan bahwa gayus menunjuk ketiga perusahaan tambang tersebut bukan dalam keaadan tertekan.

Fakta terakhir juga menunjukkan bahwa Pengacara Gayus Bpk Adnan Buyung mengundurkan diri karena tidak percaya lagi dengan kliennya, dimana sebelumnya bapak Adnan Buyung juga pernah memberikan keterangan asal muasal uang gayus yang mengarah kepada ketiga perusahaan tambang tersebut.
Jika fakta-faktanya demikian, maka sangat wajar kita berasumsi bahwa Gayus mencoba kembali mengelabui publik dengan mengubah keterangannya 180 derajat karena ada TAWARAN YANG LEBIH MENGGIURKAN dibandingkan dengan memegang keterangan sebelumnya dan kesempatan untuk MENYELAMATKAN DIRI jauh lebih besar.

Lalu kekuatan besar apa yang bisa mengubah skenario gayus????

Asumsi pertama adalah siapa yang paling besar resikonya mendapatkan kerugian baik materi(denda pajak), politik (Pemilihan Presiden),Hukum (Pemilik) dan sanksi sosial dari publik jika keterangan pertama diungkap??? Dan jika memberikan atau menjanjikan materi yang sangat besar kepada gayus supaya mengubah keterangannya akan jauh lebih kecil jika gayus tetap pada keterangannya.

Asumsi kedua adalah siapa yang mendapatkan durian runtuh dengan berubahnya keterangan gayus dengan seolah-olah memposisikan diri sebagai korban kriminalisasi media.

Asumsi Ketiga adalah kembali ke yang pertama,selanjutnya yang kedua dan seterusnya.

Lalu apa sasaran strategis dari skenario ini???
PENYELAMATAN THE GODFATHER

Abiyasa Huga

Sumber: kompasiana.com

Rekening Gendut Polri: Polri (Boleh) Tidak Taat Hukum

Mabes Polri mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan transparansi 17 rekening gendut ‘Jenderal’nya. Logikanya, sebagai institusi penegak hukum yang menyatakan ‘wajar’ atas transaksi rekening tersebut, harus menegakkan keputusan hukum tersebut dan bukan mengajukan banding. Tetapi faktanya, meskipun wajar Mabes Polri menolak untuk dipublikasikan.

Alasan apa yang membuat institusi kepolisian enggan dan berat hati untuk transparan ke publik soal ‘kewajaran rekening gendut’ tersebut? 

Apakah memang wajar seorang ‘Jenderal’ kekayaannya melebihi pendapatan jutaan penduduk miskin, melambung melebihi UMR buruh(?). 

Apakah parameter kewajaran hanya karena transaksi dalam rekening diperoleh dengan cara-cara yang legal(?). 

Apakah wajar ketika ‘Institusi, Pangkat, dan Jabatan’ hanya sebagai instrument justifikasi personal para ‘Jenderal’ untuk memperkaya diri secara wajar(?). 

Satu hal yang sangat jelas, uang begitu berkuasa di negeri ini….

Publik tidak bodoh. Ketidaktaatan Institusi Kepolisian untuk mematuhi putusan tersebut justru semakin menguak kecurigaan ada yang tidak ‘wajar’ dengan transaksi rekening tersebut. Perlawanan dan perlindungan yang berlebihan terhadap ‘Jenderal2’ tersebut semakin menguatkan predikat bahwa Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi terkorup di Indonesia, mengindikasikan bahwa Institusi Kepolisian ‘dikuasai dan dikendalikan’ oleh elit yang korup, menjadi institusi yang senang melakukan pelecehan tidak hanya terhadap masyarakat awam tetapi juga melecehkan keberadaan lembaga Negara lainnya yang setara (KIP), mampu memicu krisis kepercayaan dikalangan masyarakat terhadap institusi kepolisian, dan pada akhirnya menstimulus keberanian masyarakat untuk tidak taat hukum sehingga dimaklumi banyak terjadi kerusuhan massa dimana-mana.

Apalagi yang tersisa dari negeri ini, kalau penegak hukum boleh tidak (juga) taat hukum, kalau para maling sudah menjadi penguasa(?). Ibarat pepatah : ‘Berani karena benar, takut karena salah’. Jadi harusnya ‘siapa takut!!!’.

 

Ade Nursyaf Putra

Sumber: kompasiana.com

Senjata Makan Tuan Bernama Kekerasan

Sejarah perkembangan agama dan keyakinan yang ada di muka bumi ini tidak pernah lepas dari pertumpahan darah, tekanan dan permusuhan. Kekerasan dan tekanan atas nama agama yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap kelompok yang berseberangan keyakinan sudah terjadi berabad-abad dalam sejarah umat manusia. Kekerasan tersebut umumnya dilakukan atas dasar pemurnian ajaran agama dengan cara memberangus dan memusnahkan keyakinan dari kelompok tertentu yang dianggap menyimpang agar tidak menghambat perkembangan ajaran agama dari kelompok yang berkepentingan tersebut. Namun apa daya, usaha yang kerap dilakukan untuk menghilangkan suatu keyakinan seringkali gagal dan justru membuat keyakinan dari kelompok yang tertindas semakin berkembang pesat.

Sejarah berbagai agama besar yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari adanya kekerasan dan penolakan di saat awal perkembangannya. Para penganut ajaran agama tersebut seringkali mendapat perlakuan yang buruk dari penguasa dan masyarakat yang menentang keberadaan keyakinan tersebut. Sebagai contoh, pada awal perkembangan agama Islam, kaum muslim bertubi-tubi memperoleh siksaan dari kaum kafir quraisy. Berbagai bentuk pelecehan sering terjadi kepada diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebarkan ajaran Islam di kota Makkah. Pelemparan kotoran manusia hingga siksaan cambuk tak henti-henti mengoyak kehidupan kaum muslimin kala itu. Namun apa yang terjadi, sederet peristiwa-peristiwa kelam tersebut justru membuat sebagian warga Makkah bersimpati terhadap warga muslim. Penganut islam pun semakin bertambah hingga mencapai bermilyar penganut saat ini.

Hal serupa juga terjadi pada umat Kristiani di mana mereka mendapat penyiksaan dan pembantaian dari penguasa Romawi kala itu hingga pada puncaknya berhasil membawa Yesus Kristus ke tiang salib. Simpati yang datang bertubi-tubi akibat pembantaian ini justru mampu membawa ajaran Kristiani bertahan hingga sekarang dan menjadi agama besar. Contoh nyata lain adalah pembantaian kaum Yahudi yang dilakukan semasa kekuasaan Hitler di Jerman. Holocaust adalah sebuah titik nadir bagi kaum Yahudi sekaligus momentum besar untuk meraih simpati dari masyarakat internasional kala itu.

Dari tiga contoh nyata di atas (dan masih banyak lagi contoh lain) membuktikan bahwa kekerasaan terhadap minoritas tidak selalu berakhir dengan kekalahan di pihak minoritas, terutama kekerasaan yang berkaitan dengan keyakinan dan agama yang sesungguhnya merupakan hak individu yang sifatnya tidak dapat dipaksakan oleh orang lain. Kekerasaan terhadap minoritas faktanya justru mampu menarik simpati dan keprihatinan dari orang-orang yang cinta damai dan membenci kekerasan, mereka tersentuh melihat perjuangan kaum minoritas terhadap kesewenang-wenangan mayoritas.

Kasus kekerasan yang baru-baru ini kembali menimpa jamaah Ahmadiyah bisa jadi menjadi bukti betapa rendahnya daya pikir dan pengetahuan oknum yang melakukan kekerasan tersebut. Oknum pelaku kekerasan tersebut tidak pernah berpikir dan sadar bahwa kekerasan yang mereka lakukan bisa menyebabkan hal-hal yang tak pernah mereka duga. Ahmadiyah lambat laun semakin banyak mendapat simpati, mendapat promosi gratis besar-besaran dari media dan bisa jadi semakin banyak orang yang tertarik mempelajari dan akhirnya menganut Ahmadiyah, suatu hal yang tentunya tidak diinginkan kelompok penentangnya. Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Apapun keyakinan kita, kekerasan bukanlah solusi, melainkan senjata makan tuan!

“Salah besar jika semua agama adalah benar. Kebenaran adalah apa yang anda yakini dan hanya Tuhan yang tahu mana yang benar. Tapi yang pasti, semua agama mengajarkan kebaikan. Adalah suatu kejahatan apabila anda menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, adalah suatu kebaikan apabila anda menghalangi orang untuk berbuat kejahatan”

Mochammad Wahyu Hidayat

Sumber: kompasiana.com

 

 

Kubu Liberal vs Islam, Bagaimana Mereka Menguasai Media

Tanggal 9 Juni 2008 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang ditunggu sejak pertengahan April lalu akhirnya keluar. Namun, "Tidak ada pembubaran atau pembekuan (Ahmadiyah, red.). Bila melanggar SKB, baru dibekukan, " ujar Jaksa Agung Suparman Supandji (10/6/08).

Hal senada disampaikan Menteri Agama Maftuh Basuni. Keputusan dalam SKB itu di antaranya berbunyi: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.


Tanggapan Terhadap SKB

Pertama: kelompok Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memandang SKB tidak adil. Karenanya, mereka akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. Juru Bicara Ahmadiyah, Syamsir Ali, menyayangkan keluarnya SKB. Dalam wawancara di TV One dia menuduh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai 'tidak ahli', 'musuh kami', dan 'fatwa MUI merupakan biang dari kisruh terkait Ahmadiyah.' (TV One, 10/6/2008).

Kedua: pihak yang menerima isi SKB dengan catatan harus dilaksanakan secara konsisten. Ketua MUI Amidhan (9/6/2008) menyatakan, "Saya mengimbau kepada umat untuk menerima SKB. Namun, pelaksanaannya harus konsisten." Untuk itu, lanjutnya, negara harus: (1) Mengontrol jamaah Ahmadiyah, termasuk pengurusnya, supaya tidak menyebarkan ajaran sesat Ahmadiyah; (2) Menarik buku-buku yang dikeluarkan Ahmadiyah dari peredaran; minimal ada 46 buku yang telah diteliti MUI dan ternyata menyimpang dari Islam; (3) Menghentikan program relay TV Ahmadiyah yang merupakan sarana penyebaran ajarannya; (4) Menghentikan pengiriman dai yang dilakukan Ahmadiyah ke daerah-daerah untuk mendakwahkan ajaran Ahmadiyah.

Ketiga: pihak yang menghargai keluarnya SKB, namun tetap pada tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Pihak ini merupakan mayoritas umat Islam yang sejak awal menuntut pembubaran Ahmadiyah. Pasalnya, SKB tersebut belum menyentuh substansi persoalan, yaitu penodaan/penistaan agama Islam oleh Ahmadiyah¡½yang menetapkan ada nabi setelah Nabi Muhammad saw. dan pengacak-acakan al-Quran. Keyakinan demikian tidak dapat dipisahkan dari Ahmadiyah. Karenanya, Ahmadiyah harus dibubarkan dan pengikutnya diminta bertobat dan kembali ke ajaran Islam yang benar.


Ahmadiyah Harus Dibubarkan

Apakah SKB tersebut akan menyelesaikan masalah? Semoga saja begitu. Namun, pihak Ahmadiyah dan AKKBB merasa tidak puas dengan SKB dan akan meneruskan jalur hukum. Bahkan ketika Juru Bicara Ahmadiyah Syamsir Ali ditanya, apakah akan menjalankan apa yang tercantum dalam SKB, dia menjawab, "Kita lihat nanti." (TV One, 10/6/2008). Ahmadiyah Jawa Tengah menyatakan akan mematuhi sebagian isi SKB (RCTI, 10/6/2008). Tidak jelas bagian mana yang akan dipatuhi dan mana yang tidak.

Umat Islam sesungguhnya tetap pada tuntutannya semula, yakni menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, menyatakan, "SKB perintah penghentian (kegiatan) saja tidak memenuhi tuntutan umat Islam yang menganggap ajaran tersebut telah berada di luar akidah Islam, " ujarnya (Republika, 10/6/2008).

Eggi Sudjana dari Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API) mengatakan, "SKB merupakan bom waktu yang dibuat oleh Pemerintah." (9/6/2008).

Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir menyatakan, "SKB 3 Menteri mengambang. Mestinya Ahmadiyah dibubarkan." (RCTI, 10/6/2008).

Adapun Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan, "Sebagai sebuah proses, SKB penting diapresiasi. Namun, SKB tidak menyentuh masalah subtansial, yakni pelarangan atas penistaan dan penodaan Islam." (TV One, 9/6/2008).

Terkait masalah ini, penting direnungkan pernyataan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, "MUI dan ormas Islam akan mengevaluasi efektivitas SKB tersebut. Kalau SKB itu tidak efektif menghentikan kegiatan keagamaan yang menyimpang, Ahmadiyah harus dilarang dan dibubarkan." (Republika, 10/6/2008).


Pertarungan Islam vs Sekularisme Sekuler

Insiden Monas sesungguhnya adalah percikan dari benturan antara arus sekuler dan Islam. Isu Ahmadiyah hanyalah case (kasus) yang mendorong kelompok sekular liberal untuk bergerak memberikan reaksi. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian terkait hal ini.

Pertama: pertentangan dalam isu Rancangan Undang-Undang Pornografi Pornoaksi (RUU APP). Ketika umat Islam mendukung disahkannya RUU APP menjadi undang-undang, kaum liberal justru menentangnya. Hingga kini tidak jelas bagaimana nasib RUU APP tersebut.

Kedua: terkait liberalisasi dalam ekonomi. Pada tahun 2005 beberapa tokoh utama AKKBB masuk dalam daftar nama-nama yang mendukung kenaikan bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 100 persen itu. Di tengah rakyat bersama organisasi-organisasi Islam menentang kenaikan BBM dan liberalisasi Minyak dan gas, mereka justru mendukungnya.

Ketiga: ketika MUI dalam Musyawarah Nasional-nya mengharamkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme, ormas-ormas Islam mendukung fatwa tersebut. Sebaliknya, kaum sekular menentangnya.

Keempat: Pada saat mayoritas umat Islam menuntut pembubaran Ahmadiyah karena menyimpang dari Islam, kaum sekular, dengan menggerakkan AKKBB, justru mendukung keberadaannya. Sekalipun telah jelas bahwa masalah Ahmadiyah adalah masalah penodaan dan penistaan agama Islam, tetap saja isu yang diusung adalah kebebasan beragama.

Setelah terjadinya Insiden Monas, dengan memanfaatkan media massa cetak dan elektronik, mereka melakukan penyesatan opini bahwa telah terjadi penyerangan terhadap massa AKKBB oleh massa FPI dan telah timbul korban di antaranya anak-anak, perempuan, orang cacat dan kyai. Padahal faktanya tidak terjadi sama sekali penyerangan terhadap anak-anak, perempuan dan orang cacat itu.

Bahkan isu beralih seakan menjadi pertentangan antara FPI dengan kaum Nahdliyin (NU). Untungnya, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi segera menyatakan bahwa NU tidak terlibat dalam Insiden Monas itu sehingga pertentangan tidak berlanjut.

Anehnya, Insiden Monas telah mengundang reaksi internasional. PBB sampai harus mengirim surat khusus untuk mempertanyakan insiden tersebut. Kedutaan AS juga memberikan reaksi khusus dengan mengunjungi korban dan membuat konferensi pers khusus. Hal semacam ini tampaknya memang dikehendaki oleh kelompok liberal. Bahkan boleh jadi, sebagaimana disinyalir beberapa kalangan, Insiden Monas memang direkayasa pihak asing dengan memanfaat kelompok tersebut.

Jadi, apa yang tengah terjadi adalah pertarungan antara Islam dengan sekularisme. Waspadai Arus Sekularisasi dan Liberalisasi! Terbitnya SKB sendiri terkesan merupakan 'kompromi' akibat pertarungan kaum sekular-liberal dengan umat Islam.

Di satu sisi, umat Islam dengan serangkaian demontrasinya begitu lantang menyerukan pembubaran Ahmadiyah. Di sisi lain, kaum sekular-liberal¡"dengan dukungan media sekular dan asing¡" terus-menerus memprovokasi umat Islam dan menekan Pemerintah untuk tidak membubarkan Ahmadiyah.

Kerasnya kelompok sekular-liberal dan semakin beraninya mereka menyuarakan liberalisasinya di Indonesia seharusnya semakin menyadarkan umat Islam betapa semakin lama mereka bisa semakin kuat jika dibiarkan. Pasalnya, mereka didukung penuh Barat. Bahkan mereka sesungguhnya hanyalah alat Barat. Sebabnya, setelah Perang Dingin berakhir, Barat memiliki pandangan dan kebijakan khusus terhadap Islam. Islam dipandang musuh Barat berikutnya setelah runtuhnya Komunisme.

Karena itulah, berbagai upaya dilakukan Barat untuk 'menjinakkan' dan melemahkan Islam. Salah satu adalah dengan melakukan liberalisasi Islam besar-besaran di Indonesia dan Dunia Islam lainnya. David E. Kaplan menulis, AS telah menggelontorkan dana puluhan juta dolar dalam rangka kampanye untuk mengubah masyarakat Muslim sekaligus mengubah Islam itu sendiri.

Menurut Kaplan, Gedung Putih telah menyetujui strategi rahasia, yang untuk pertama kalinya AS memiliki kepentingan nasional untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dalam Islam. Sekurangnya di 24 negara Muslim, AS secara diam-diam telah mendanai radio Islam, acara-acara TV, kursus-kursus di sekolah Islam, pusat-pusat kajian, workshop politik, dan program-program lain yang mempromosikan Islam moderat (versi AS). (Terjemahan dari David E. Kaplan, Hearts, Minds, and Dollars, www.usnews.com, 4-25-2005).

Sejumlah LSM juga dijadikan alat Barat untuk menikam Islam dan kaum Muslim. Salah satu lembaga asing yang sangat aktif dalam menyebarkan paham liberalisme dan pluralisme agama di Indonesia adalah The Asia Foundation (TAF). The Asia Foundation saat ini mendukung sekaligus mendanani lebih dari 30 LSM yang mempromosikan nilai-nilai Islam 'liberal', di antaranya:

1. Yayasan Desantara,

2. Fahmina Institute,

3. International Center for Islam Pluralism (ICIP),

4. Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP),

5. Institut Arus Informasi (ISAI),

6. Jaringan Islam Liberal (JIL),

7. Paramadina,

8. Pusat Studi Wanita-UIN,

9. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), dan

10. Wahid Institute. (Husaini, 2007)

Lebih dari itu, kebijakan untuk mengubah kurikulum dan pemikiran Islam juga pernah diungkapkan oleh Menhan AS, Donald Rumsfeld. "AS perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat (Republika, 3/12/2005).


Umat Harus Bersatu

Menghadapi menguatnya arus liberalisasi di Indonesia akhir-akhir ini, yang puncaknya adalah pembelaan mati-matian kelompok sekular-liberal terhadap Ahmadiyah hingga kemudian memicu Insiden Monas, dalam sebuah wawancaranya, Juru Bicara Hizbut Tahrir.

Indonesia Ustadz Ismail Yusanto mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha memecah-belah umat Islam dengan memanfaatkan Insiden Monas ini. "Nah, umat Islam, ormas Islam dan tokoh-tokohnya harus bersatu-padu, dan tidak boleh bercerai-berai, " ujar Ustadz Ismail. (Hizbut-tahrir.or.id, 9/6/2008).

Persatuan umat Islam, selain jelas diperlukan, juga diwajibkan oleh syariah. Allah SWT berfirman: “Berpegang teguhlah kalian pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai-berai” (QS Ali Imran: 103).

Umat Islam tidak hanya dituntut bersatu memegang teguh agama Allah, tetapi juga bersatu dalam menghadapi musuh-musuh Islam dan kaum Muslim. Mereka adalah orang-orang kafir yang saat ini gencar melakukan liberalisasi di tengah-tengah kaum Muslim di segala bidang: agama, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kebudayaan dll. Karena itu, umat Islam harus selalu waspada, karena Allah SWT telah memperingatkan: “Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu (Muhammad) hingga kamu mengikuti agama/jalan hidup mereka” (QS al-Baqarah: 120).

send_guruh


Sumber: archive.kaskus.us

Negara Tak Boleh Kalah pada "Teroris", Tapi Tak Berdaya Hadapi Seorang Gayus

Kirim Tulisan ini ke kawanmu

Email Kawan
Emailmu
Namamu
Pesan

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkritik pemerintah dan negara gagal dalam segala hal. Terhadap seorang Gayus saja pemerintah tak berdaya.

Menyikapi kegagalan negara itu, HTI melakukan kritik terhadap pemerintah dengan menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Ahad (23/1/2011). Dalam aksi yang diikuti sepuluh ribuan massa itu, HTI mengusung tema “Negara Gagal, Selamatkan dengan Khilafah.” Tema ini dituangkan dalam spanduk raksasa yang dibentangkan persis di depan Istana Negara.

Menilik berbagai persoalan aktual, baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum maupun ideologi dan agama, HTI menilai negara telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang fundamental. Enam kegagalan fundamental negara itu, antara lain: gagal menyejahterakan rakyat; gagal melindungi moralitas rakyat; gagal melindungi kekayaan rakyat; gagal memberantas korupsi dan mafia hukum; Gagal membawa rakyat kepada jalan yang diridhai Allah; dan gagal melindungi aqidah umat, terbukti dengan merebaknya 250 aliran sesat.

Salah seorang Ketua DPP HTI, Ustadz Rokhmat S Labib membeberkan fakta-fakta kegagalan negara. “Fakta yang terjadi sekarang ini adalah negara telah gagal. Gagal di semua hal!” ujar Rokhmat kepada voa-islam.com di sela-sela aksi.

Kegagalan negara, menurut Rokhmat, sangat mencolok karena negara tak berdaya menghadapi seorang Gayus.

....Presiden berkata bahwa negara tidak boleh kalah kepada kelompok teroris, tetapi sekarang, hanya seorang Gayus saja negara sudah kalah....

“Gagal di bidang ekonomi dan hukum, bahkan melawan seorang Gayus pun pemerintah tak berdaya. Padahal beberapa bulan lalu, presiden berkata bahwa negara tidak boleh kalah kepada kelompok teroris, tetapi sekarang, hanya seorang Gayus saja negara sudah kalah,” tegasnya.

Itu menunjukkan betapa rapuhnya negara ini. “Oleh karena itu negara ini telah gagal, dan yang paling utama adalah gagal mendapatkan ridha Allah SWT,” ungkap Rokhmat.

Negeri ini akan terus berputar dalam lingkaran setan masalah dan akan selalu gagal mengatasi masalah, selama kapitalisme, sistem yang menjadi biang penyebabnya lingkaran setan masalah ini tidak diganti dengan syariah Islam.

....Negeri ini akan terus berputar dalam lingkaran setan, selama kapitalisme yang menjadi biangnya tidak diganti dengan syariah Islam....

Jika hanya melakukan reformasi dengan mengganti rezim, maka negeri ini akan gagal terus. Tanpa pergantian sistem, maka negeri ini akan terus berkubang dalam lingkaran setan masalah. “Maka umat harus punya pikiran lain, yakni mengganti sistem tersebut dengan syariah dan khilafah!” tegas Rokhmat.  

(Abu Fadhilah)

Sumber: voa-islam.com

Episode 19 Anggota DPR, 17 Gubernur Tersangka & 1 Presiden Mengeluh

Kirim Tulisan ini ke kawanmu

Email Kawan
Emailmu
Namamu
Pesan

Di Indonesia kalau kita mengikuti grand design atas kasus besar & berskala nasional, seperti 19 Anggota DPR Ditangkap, 17 Gubernur Tersangka & 1 Presiden Mengeluh, maka selanjutnya muncul berita penangkapan aktivis (selalu yang muslim) dijadikan media pengalihan isu atas bobroknya pemerintahan dan arogansi partai pendukungnya.

Ulama, aktivis muslim sepatutnya segera ambil keputusan untuk menolak pengkambinghitaman dan character assasination tersebut, isu basi ini sudah selayaknya dihentikan.

Tim pembela muslim (TPM) Mahendradatta menuding Polri sengaja menggunakan isu terorisme untuk mengalihkan isu yang lebih besar terkait sorotan tajam publik terhadap institusi Polri. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membantah penangkapan teroris di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh Densus 88 Antiteror pada Rabu, 27 Januari lalu, merupakan strategi untuk mengalihkan kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan sebelumnya dalam kasus Bank Century.

Kami menduga kasus-kasus terorisme selalu dijadikan upaya untuk mengalihkan isu dari opini masyarakat yang menyorot kepada perbaikan negeri ini, ujar Mahendradatta

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri yang mencatat sebanyak 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir. Tercatat 155 kepala daerah tersangka. Tapi saya kira masih ada lagi.

Belum selesai masalah 17 Gubernur, kini 19 orang anggota DPR ditangkap, ironisnya DPR tak mendukung KPK dalam menahan 19 politisi terkait kasus dugaan korupsi. Tidak sepantasnya para politisi Senayan malah seperti kebakaran jenggot dan menyerang balik KPK yang tidak ingin kepentingan mereka diganggu gugat manakala 19 politisi ditahan KPK pada Jumat (28/1) terkait kasus pemilihan Deputy Gubernur Sentral (GBS) Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Mereka ditahan di sejumlah lokasi antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta dan Panda Nababan.


19 Anggota DPR Ditangkap, 17 Gubernur Tersangka & 1 Presiden Mengeluhkan Gajinya


Episode memilukan di negeri ini ketika wakil rakyat ditangkapi, dan kini  curahan hati (curhat) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluhkan tak pernah naik gaji selama tujuh tahun agaknya berdampak positif.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengumumkan kalau mulai tahun ini, gaji Presiden dan Wakil Presiden akan naik. Adapun dana operasional sebesar Rp 2 miliar yang diberikan kepada Presiden, diserahkan ke Sekretariat Negara untuk menunjang aktivitas Presiden dan keluarga. Karenanya, Kementerian Keuangan dalam tiga tahun terakhir menggodok rencana penyesuaian gaji 8.000 pejabat negara di pusat maupun daerah.

Dari dulu DPR memang mau naik gaji, dan sekarang ini mengambil aksi ambil untung, seperti dalam dunia pasar saham, aksi profit taking.

Penyesuaian besar-besaran ini mengikutsertakan posisi Presiden dan Wakil Presiden. Gaji pejabat lembaga negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA juga ikut disesuaikan. Saldi melihat, langkah DPR yang mempersoalkan gaji presiden, kemudian mereka mendapatkan gaji seperti sikap pemain saham di bursa.

Setiap episode memang selalu mempunyai alurnya, lalu rakyat kembali diberikan tontonan yang tidak lucu...

Sumber: voa-islam.com

Suguhan Infotainmen yang Menjijikkan

Tayangan televisi memang sangat dibutuhkan untuk bisa melihat perkembangan yang terjadi di seluruh dunia ini tentunya lewat siaran beritanya. Namun kita akan muntah melihat tayangan infotainmen yang menjijikkan itu.

Tayangan hiburan di tanah ini memang sangat merebak. Kabarnya tayangan hiburan seperti sinetron atau tayangan perselingkuhan para artis dapat mendongkrak rating televisi dibanding siaran berita. Pemilik stasiun televisi tidak pedulikan dampak buruk dari tayangan yang selalu mengumbar kebohongan dan mengajari anak bangsa ini untuk berkhayal atas karya Rab Pun Jabi dan sehabitatnya.

Tayangan hiburan seakan sudah melabrak sejumlah aturan sosial yang berlaku bagi kita masyarakat Timur. Tidak sedikit, kisah sinetron kadang menampil cerita asmara yang tidak mendidik. Kisah seorang wanita hamil sebelum nikah, seakan dianggap hal yang biasa. Padahal satu sisi, sampai sekarang ini, anak lahir di luar nikah masih dianggap aib bagi kalangan masyarakat Indonesia.

Atau kita juga masih disuguhi dagelan lawakan picisan yang dimainkan para artis. Masih saja, lawakan itu dianggap lucu kalau berbicaranya mengarah ke selangkangan. Padahal melawak bukan harus berbicara seksual atau ungkapan yang menyerempet dalam bahasa yang tak senonoh. Tidak sedikit kita disuguni dagelan porno yang dianggap
menggelikan.

Dagelan kalimat 'kotor' kadang membuat kita gelisah untuk melihatnya. Apa lagi di sekeliling kita ada keluarga yang ikut bersama menonton. Kadang kita terpaksa pura-pura mengalihkan perhatian karena di sebelah ada orangtua, atau mertua kita, atau anak-anak kita.

Sebenarnya sudah banyak masyarakat melakukan aksi protes atas tayangan yang dianggap tidak lagi mematuhi tata krama di republik ini. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun tidak berdaya melihat tayangan hiburan yang tidak mendidik itu.

Satu sisi ketika KPI memberikan teguran terhadap siaran infotainmen tadi, dengan mudahnya pemilik siaran mengganti nama program tersebut. Padahal maksud dari teguran itu agar tayangan dapat mengubah tampilan yang lebih elegan dan pantas untuk ditonton semua kalangan. Tapi konyolnya, si pemilik siaran dengan mudah merubah nama programnya. Misalkan, Empat Mata digani nama Bukan Empat Mata. Ini contoh kecil betapa ngeyelnya pemilik siaran itu.

Ada juga jenis hiburan yang disebut-sebut mengarah ke religi. Tayangan itu juga menampilkan sosok seorang ustadz yang bertugas untuk menobatkan seseorang dari jalan yang sesat. Tapi tetap saja tayangan ini justru menyesatkan masyarakat. Tayangan itu hanya bohong-bohongan yang penuh skenariokan sedemikian rupa. Yang kita kesalkan, mengapa sosok seorang ustadz harus terlibat dalam kebohongan publik itu?

Di sinilah kita meminta tanggung jawab moral pemilik televisi di Tanah Air kita. Jangan hanya mengejar rupiah lantas semuanya harus dihalalkan walau melabrak tatanan sosial kehidupan kita.
 
Chaidir Anwar Tanjung 
wartawan detikcom. 

Sumber: detiknews.com